Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan

Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan

Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan – Pada dasarnya hukum laut merupakan suatu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah kelautan, dimana terdapat beberapa daerah laut internasional yang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional yaitu United Nations Convention on the Law of Sea atau yang biasa disebut UNCLOS, dalam bahasa Indonesia adalah Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai hukum kelautan. Dimana UNCLOS merupakan suatu perjanjian internasional yang telah dihasilkan dalam konferensi perserikatan bangsa – bangsa mengenai hukum kelautan yang ketiga pada tahun 1973 sampai tahun 1982.

Dalam konvensi hukum laut disebutkan bagaimana pentingnya lautan yang ada di dunia ini. Selain itu juga ditetapkan beberapa pedoman untuk pengelolaan sumber daya, bisnis dan lingkungan. Kemudian diambil suatu kesimpulan yang menggantikan perjanjian internasional yang membahas tentang laut pada tahun 1958. Konvensi hukum kelautan atau UNCLOS mulai diberlakukan di tahun 1994, satu tahun setelah Guyana masuk menjadi negara yang ke 60 guna menandatangani perjanjian tersebut, setelahnya terdapat 158 negara yang bergabung di dalam konvensi.

Dalam hal ini, UNCLOS kemudian membuat suatu ketentuan yang memang harus diikuti oleh negara yang akan bergabung, beberapa diantaranya :

1. Laut setengah tertutup dan tertutup
Laut, lembah laut dan teluk harus dikelilingi oleh dua hingga beberapa negara yang menghubungkan antara laut satu dengan lainnya, juga samudera yang dihubungkan oleh suatu alur sempit dan dikelilingi sebagian atau seluruhnya oleh laut territorial serta zona ekonomi eksklusif dari dua negara. Beberapa negara yang berbatasan harus dapat melakukan kerjasama sesuai dengan konvensi yang telah berlaku.

2. Laut lepas
Salah satu ketentuan dari UNCLOS adalah adanya laut lepas yang merupakan suatu bagian dari laut yang tidak termasuk dalam suatu laut territorial, ekonomi eksklusif meupun perairan pedalam dari negara – negara kepulauan. Dalam hal ini juga membahas beberapa hal mengenai imunitas yuridiksional dan hak – hak pelayaran.

3. Aturan pulau
Pulau merupakan wilayah daratan yang secara alamiah terbentuk dengan sendirinya dan dikelilingi oleh air diatas permukaan laut saat air pasang. UNCLOS membuat suatu aturan bahwa setiap negara yang akan membuat hukum kelautan harus memiliki aturan yang membangun. Zona tambahan, ekonomi eksklusif serta laut territorial ditetapkan dalam suatu pulau dengan cara yang sama, namun tidak dengan batu karang karena tidak mendukung tempat kehidupan manusia.

4. Zona tambahan dan laut territorial
Pada umumnya, kedaulatan suatu negara kepulauan akan menyambungkan keluar dari wilayah perairan dan daratan atau kawasan laut yang disebut dengan laut territorial. Setiap negara harus memperhatikan aturan – aturan yang dibuat oleh konvensi. Kedaulatan tersebut secara tidak langsung akan menyambung melalui udara keatas melewati laut territorial, begitupun ke dalam dasar laut serta tanah yang dibawahnya. Zona tambahan akan menentukan bahwa suatu negara pantai dalam suatu wilayah diperbolehkan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran undang – undang. Dalam hal ini zona tambahan tidak diperbolehkan jika melebihi 24 mil. Sedangkan untuk batas laut territorial tidak diperbolehkan jika melebihi 12 mil.

Perlu diketahui bagi beberapa negara kepulauan yang memiliki karang di sekitarnya garis pangkat dapat dihitung dari garis pasang serta surut sisi karang menuju arah laut. Setiap ketetapan dan aturan yang dimiliki oleh UNCLOS harus dipatuhi oleh negara dengan hukum kelautan dikarenakan pentingnya hukum lautan dalam suatu negara kepulauan. Ini sama halnya ketika anda bermain taruhan bola di agen bola terpercaya Indonesia, anda harus menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh agen tersebut.

Hukum Laut Internasional, Saat Dunia Butuh Hukum Di Lautan

Hukum Laut Internasional, Saat Dunia Butuh Hukum Di Lautan – Berdasarkan sejarahnya, Hukum laut modern berasal dari hukum internasional awal, yang disusun Grotius, pengacara asal lBelanda yang juga dianggap sebagai bapak hukum internasional, sekaligus menyandang gelar bapak hukum laut Internasional. Karya terbesar Grotiius pada subjek, hukum laut termaktub dalam “Mare Liberum” yang punya arti “Laut Yang Bebas”, diterbitkan pada 1609. Karyanya itu menetapkan beberapa konsep utama dalam bidang hukum laut. Dia mengartikulasikan prinsip kebebasan melaut, bahwa laut harus bebas dan terbuka untuk digunakan oleh semua negara tanpa terkecuali.

Lautan memang telah lama diharapkan membawa subjek doktrin “kebebasan lautan” – sebuah prinsip yang digali di abad ke-17, untuk menggantikan doktrin lama di mana ada negara yang merasa berkuasa atas semua lautan, lalu memerangi kapal-kapal yang lebih lemah. Jadi, dengan adanya hukum ini, pada dasarnya lebih membatasi hak-hak nasional termasuk yurisdiksi atas keseluruhan lautan menjadi sekedar wilayah sabuk yang lebih sempit, yang mengelilingi garis pantai suatu negara.

Sisa lautan dinyatakan di luar sabuk garis pantai itu, bebas untuk semua dan bukan milik siapa pun. Sehingga dikenal istilah lain untuk menyebut lautan bebas itu sebagai, Laut Internasional. Hukum Grotius ini berlaku hingga abad kedua puluh, lalu pada pertengahan abad ke 20, ada dorongan untuk memperluas wilayah sabuk lepas pantai dari klaim masing-masing negara, demi menghindari persaingan wilayah memancing untuk para nelayan.

Maka dibuatlah konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958 yang kemudian melahirkan United Nations Convention on the Law of the Sea [UNCLOS]. Melalui UNCLOS ada upaya merumuskan dalam definisi hukum yang disepakati tentang landas kontinen laut, serta mengadopsi sebagaimana pasal 1 Konvensi tentang Landas Kontinen:

“Untuk keperluan artikel-artikel ini, istilah ‘landas kontinen’ digunakan sebagai merujuk ke dasar laut dan lapisan tanah di bawah permukaan laut yang berdekatan dengan pantai tetapi di luar area laut teritorial, hingga kedalaman 200 meter atau, di luar batas itu, di mana kedalaman perairan superjacent, eksploitasi sumber daya alam dari wilayah tersebut diakui; … “

Definisi didasar kriteria kedekatan dengan pantai dan “eksploitasi”, itu segera mengundang polemik mengingat sifatnya yang terlalu lebar dan terbuka. Pada akhir 1960-an, eksplorasi minyak bergerak semakin jauh dari daratan, dan semakin dalam ke dasar margin benua. Kemudian tidak seperti era sebelumnya, lautan lebih dieksploitasi.

Akhirnya sekian banyak negara sementara sepakat dengan tafsiran yang ada. Lalu berlangsung aktivitas eksploitasi laut yang berjalan lancar di seluruh dunia. Misal, tambang Timah telah muncul di perairan dangkal di Thailand dan Indonesia atau Afrika Selatan yang menyadap berlian di perairan Namibia.

Pada sisi lain, kapal penangkap ikan besar sekarang mampu menjauh dari pelabuhan selama berbulan-bulan, mereka bisa menangkap ikan di mana saja, pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang diuntungkan tentu saja Negara-Negara Pesisir jarak Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil laut itu merupakan berkah tersendiri, di mana seolah mereka menguasai benua lain. Indonesia termasuk yang paling menikmati ZEE tersebut, karena memiliki garis pantau yang melingkar seperti benteng lautan.

Hanya saja, negara pemilik pantai harus bijak, dan jangan sampai terjadi persaingan antara negara adikuasa laut yang menyebar ke lautan, membuat polusi yang meracuni lautan sebebasnya karena adanya klaim hukum tersebut. Negara yang tidak punya pantai, bagaimanapun terimbas jika lautan menjadi rusak. Penerapan hukum laut harus bijak.

Pentingnya Hukum Kelautan Bagi Negara Indonesia

Pentingnya Hukum Kelautan Bagi Negara Indonesia – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hukum laut dimana hukum tersebut mengatur tentang seluruh wilayah perairan di negara Indonesia. Negara Indonesia telah mendeklarasikan daerah wilayah laut nasional menjadi salah satu bagian dari kesatuan yang tidak akan terpisahkan dari beberapa wilayah darat berbentuk pulau – pulau lewat sebuah deklarasi pada tahun 1957. Keberadaan wilayah laut yang telah disebutkan dalam hukum tersebut terbagi atas perairan nusantara yang letaknya berada diantara beberapa pulau serta dasar laut di bawahnya, juga terdiri atas laut territorial dengan lebar 12 mil jika diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia.

Dalam deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa hak – hak internasional yang dimilikinya seperti hak atas pipa – pipa dan kabel di laut, dan hak lintas damai berbagai kapal asing yang berlayar di dalam perairan Indonesia. Melalui hal tersebut, setiap materi dijadikan satu dalam sebuah materi UU Nomor 4 Prp Tahun 1960. Batas – batas tertentu yang menandai suatu wilayah menjadi syarat penting berdirinya negara. Negara Indonesia terbagi menjadi wilayah laut di bawah kedaulatan suatu negara dengan luas 1,3 juta km2, wilayah darat dengan luas 1,9 juta km2 yang terbagi menjadi wilayah pulau kecil 81.900 km dan pulau besar 17.508 km, juga wilayah udara yang terletak di atasnya. Banyaknya penduduk yang tinggal tidak merata secara tersebar di berbagai pulau terdapat lebih dari 251 juta jiwa yang merupakan anggota judi online yang tergabung dalam salah satu situs bandar bola terbesar dan terpercaya Indonesia

Dalam hal ini hukum kelautan sangatlah penting untuk mengelola, mengatur dan menguasai wilayah yang terdapat di laut, darat dan udara. Selain itu juga berbagai kekayaan alam yang hadir di dalamnya. Adanya hukum laut dalam suatu negara membuat semakin memperkuat eksistensi suatu negara di dunia, namun tak hanya hukum laut saja yang penting keberadaan rakyat yang beraktivitas dan bermukim di dalam tempat tersebut, adanya rakyat yang banyak, serta batas – batas negara yang jelas sangatlah penting bagi terbentuknya suatu negara.

Indonesia menggunakan Asas Archipelago sebagai dasar dari hukum laut. Asas tersebut digunakan oleh negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan. Pada sidang yang diadakan pada Desember 1957, telah resmi diumumnkan bahwa perairan Indonesia tidak memandang lebar dan luas merupakan salah satu bagian dari perairan nasional dibawah kedaulatan negara Indonesia. Berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam perairan pedalaman pada daerah asing kini menjadi dijamin oleh negara serta tidak ada lagi yang mengganggu ataupun bertentangan dengan keselamatan dan kedaulatan negara Indoenesia. Keberadaan batas laut Indonesia sebelumnya adalah 3 mil, namun kini semakin diperluas menjadi 12 mil dan diukur melalui garis yang menghubungkan beberapa titik dari ujung terluar setiap pulau di Indonesia.

Melihat pentingnya hukum kelautan, kini negara Indonesia mengimplementasikannya dalam suatu undang – undang nasional bagian bidanng kawasan atau wilayah laut. Perlu diketahui bahwa pembangunan nasional yang terkait dengan hukum kelautan harus mencerminkan adanya suatu kebutuhan serta di dasari oleh kondisi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pengembangan hukum kelautan Indonesia mengacu pada beberapa ketentuan tertentu berkaitan dengan hukum internasional pada bidang kelautan. Selain itu, hal tersebut dapat berlaku guna mengatur setiap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu, sangat perlu dilakukannya pengimplementasian suatu konvensi hukum kelautan internasional menjadi sistem hukum nasional. Setiap pokok – pokok kebijakan pembangunan kelautan dan seluruh permasalahan yang ada dirangkum menjadi satu dalam hukum kelautan tersebut.

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan – Hukum lautan menjadi salah satu hukum yang penting dan harus ada dalam suatu negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan telah resmi ditetapkan dalam sebuah Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan semakin dikuatkan melalui konvensi hukum laut atau yang biasa disebut dengan UNCLOS. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau dengan garis sepanjang 18.000 km. Selain itu, negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki kurang lebih 62 % wilayah lautan dan telah terkonfirmasi dari data KPP. Sedangkan untuk wilayah daratan dari Indonesia adalah sebesar 1,91 juta km2.

Indonesia sangat kaya dengan kekayaan sumber daya laut, khususnya dalam sector perikanan. Perubahan jaman yang semakin modern kini pertumbuhan nilai jual produk perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia menjadi perhatian utama oleh pemerintah khusus menteri kelautan dan perikanan. Pentingnya hukum kelautan dalam negara Indonesia adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang biasa terjadi di daerah lautan seperti penyeludupan barang, penyeludukan manusia perahu, bajak laut, illegal fishing serta terorisme.

Negara Indonesia memiliki tujuh lembaga yang menegakkan hukum yaitu POLRI Direktorat Kepolisian Perairan, TNI Angkatan Laut, Kementrian kelautan dan perikanan, Satuan Tugas Pemberantas Ikan, kementrian perhubungan, bakamla, dan kementrian keuangan. Setiap lembaga penegak hukum tersebut memiliki tugas masing – masing untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. pengawasan, penjagaan dan pencegahan dilakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa diantara mereka juga mulai melakukan patrol guna menjaga keselamatan dan keamanan perairan Indonesia.

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Presiden Indonesia sendiri telah melakukan banyak hal yang dapat membantu menegakkan kedaulatan wilayah kelautan negara Indonesia seperti pengembangan serta penguatan konektivitas maritime, revitalisasi sector ekonomi kelautan, konservasi biodisversity dan rehabilitasi kerusakan lingkungan. Hukum laut yang diberlakukan dalam negara dianggap sebagai suatu cabang ilmu hukum yang memiliki karakteristik tersendiri. Pentingnya hukum lautan membuat UNCLOS mengadakan suatu pertemuan dan menghasilkan 4 konvensi penting dalam hukum lautan yaitu :

1.Konvensi mengenai laut bebas
2.Konvensi mengenai landas kontinen
3.Konvensi zona tambahan
4.Konvensi sumber daya hayatai di laut

Setelah menghasilkan 4 rumus konvensi tersebut, masih tetap dilanjutkan konferensi kedua yang dilaksanakan di daerah Jenewa guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih belum sempat diselesaikan pada saat konferensi yang pertama. Akan tetapi, dalam konferensi tersebut juga masih belum disepakati mengenai lebar dari laut territorial. Diduga hal tersebut adalah karena perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya penambangan pada daerah dasar laut dan ketergantungan penyediaan bahan bakar minyak.

Konvensi sangat penting untuk dilakukan guna mendukung perdamaian serta keamanan internasional walaupun telah banyak klaim yang bertentangan dengan negara – negara kepulauan. Namun secara umum telah banyak disepakati beberapa batas tentang laut territorial, landas kontinen, zona tambahan serta zona ekonomi eksklusif.

Lalu lintas perairan yang semakin ramai membuat negara – negara kepulauan termasuk Indonesia menegakkan hukum lautan untuk menjaga perairan agar tetap dalam kondisi aman. Perlu diketahui bahwa penentuan batas lau territorial yaitu dengan lebar 12 mil dari garis – garis menghubungkan beberapa titip paling luar dari suatu negara kepulauan, termasuk negara Indonesia. Memang tak dapat dipungkiri bahwa setiap hukum lautan yang dibuat oleh negara sangat berperan penting menjaga kedaulatan suatu negara kepulauan. Maka dari itu, setiap negara kepulauan diharapkan mengutamakan penegakan hukum lautan.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!