Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan

Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan

Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan – Pada dasarnya hukum laut merupakan suatu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah kelautan, dimana terdapat beberapa daerah laut internasional yang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional yaitu United Nations Convention on the Law of Sea atau yang biasa disebut UNCLOS, dalam bahasa Indonesia adalah Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai hukum kelautan. Dimana UNCLOS merupakan suatu perjanjian internasional yang telah dihasilkan dalam konferensi perserikatan bangsa – bangsa mengenai hukum kelautan yang ketiga pada tahun 1973 sampai tahun 1982.

Dalam konvensi hukum laut disebutkan bagaimana pentingnya lautan yang ada di dunia ini. Selain itu juga ditetapkan beberapa pedoman untuk pengelolaan sumber daya, bisnis dan lingkungan. Kemudian diambil suatu kesimpulan yang menggantikan perjanjian internasional yang membahas tentang laut pada tahun 1958. Konvensi hukum kelautan atau UNCLOS mulai diberlakukan di tahun 1994, satu tahun setelah Guyana masuk menjadi negara yang ke 60 guna menandatangani perjanjian tersebut, setelahnya terdapat 158 negara yang bergabung di dalam konvensi.

Dalam hal ini, UNCLOS kemudian membuat suatu ketentuan yang memang harus diikuti oleh negara yang akan bergabung, beberapa diantaranya :

1. Laut setengah tertutup dan tertutup
Laut, lembah laut dan teluk harus dikelilingi oleh dua hingga beberapa negara yang menghubungkan antara laut satu dengan lainnya, juga samudera yang dihubungkan oleh suatu alur sempit dan dikelilingi sebagian atau seluruhnya oleh laut territorial serta zona ekonomi eksklusif dari dua negara. Beberapa negara yang berbatasan harus dapat melakukan kerjasama sesuai dengan konvensi yang telah berlaku.

2. Laut lepas
Salah satu ketentuan dari UNCLOS adalah adanya laut lepas yang merupakan suatu bagian dari laut yang tidak termasuk dalam suatu laut territorial, ekonomi eksklusif meupun perairan pedalam dari negara – negara kepulauan. Dalam hal ini juga membahas beberapa hal mengenai imunitas yuridiksional dan hak – hak pelayaran.

3. Aturan pulau
Pulau merupakan wilayah daratan yang secara alamiah terbentuk dengan sendirinya dan dikelilingi oleh air diatas permukaan laut saat air pasang. UNCLOS membuat suatu aturan bahwa setiap negara yang akan membuat hukum kelautan harus memiliki aturan yang membangun. Zona tambahan, ekonomi eksklusif serta laut territorial ditetapkan dalam suatu pulau dengan cara yang sama, namun tidak dengan batu karang karena tidak mendukung tempat kehidupan manusia.

4. Zona tambahan dan laut territorial
Pada umumnya, kedaulatan suatu negara kepulauan akan menyambungkan keluar dari wilayah perairan dan daratan atau kawasan laut yang disebut dengan laut territorial. Setiap negara harus memperhatikan aturan – aturan yang dibuat oleh konvensi. Kedaulatan tersebut secara tidak langsung akan menyambung melalui udara keatas melewati laut territorial, begitupun ke dalam dasar laut serta tanah yang dibawahnya. Zona tambahan akan menentukan bahwa suatu negara pantai dalam suatu wilayah diperbolehkan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran undang – undang. Dalam hal ini zona tambahan tidak diperbolehkan jika melebihi 24 mil. Sedangkan untuk batas laut territorial tidak diperbolehkan jika melebihi 12 mil.

Perlu diketahui bagi beberapa negara kepulauan yang memiliki karang di sekitarnya garis pangkat dapat dihitung dari garis pasang serta surut sisi karang menuju arah laut. Setiap ketetapan dan aturan yang dimiliki oleh UNCLOS harus dipatuhi oleh negara dengan hukum kelautan dikarenakan pentingnya hukum lautan dalam suatu negara kepulauan. Ini sama halnya ketika anda bermain taruhan bola di agen bola terpercaya Indonesia, anda harus menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh agen tersebut.

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan – Hukum lautan menjadi salah satu hukum yang penting dan harus ada dalam suatu negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan telah resmi ditetapkan dalam sebuah Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan semakin dikuatkan melalui konvensi hukum laut atau yang biasa disebut dengan UNCLOS. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau dengan garis sepanjang 18.000 km. Selain itu, negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki kurang lebih 62 % wilayah lautan dan telah terkonfirmasi dari data KPP. Sedangkan untuk wilayah daratan dari Indonesia adalah sebesar 1,91 juta km2.

Indonesia sangat kaya dengan kekayaan sumber daya laut, khususnya dalam sector perikanan. Perubahan jaman yang semakin modern kini pertumbuhan nilai jual produk perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia menjadi perhatian utama oleh pemerintah khusus menteri kelautan dan perikanan. Pentingnya hukum kelautan dalam negara Indonesia adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang biasa terjadi di daerah lautan seperti penyeludupan barang, penyeludukan manusia perahu, bajak laut, illegal fishing serta terorisme.

Negara Indonesia memiliki tujuh lembaga yang menegakkan hukum yaitu POLRI Direktorat Kepolisian Perairan, TNI Angkatan Laut, Kementrian kelautan dan perikanan, Satuan Tugas Pemberantas Ikan, kementrian perhubungan, bakamla, dan kementrian keuangan. Setiap lembaga penegak hukum tersebut memiliki tugas masing – masing untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. pengawasan, penjagaan dan pencegahan dilakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa diantara mereka juga mulai melakukan patrol guna menjaga keselamatan dan keamanan perairan Indonesia.

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Presiden Indonesia sendiri telah melakukan banyak hal yang dapat membantu menegakkan kedaulatan wilayah kelautan negara Indonesia seperti pengembangan serta penguatan konektivitas maritime, revitalisasi sector ekonomi kelautan, konservasi biodisversity dan rehabilitasi kerusakan lingkungan. Hukum laut yang diberlakukan dalam negara dianggap sebagai suatu cabang ilmu hukum yang memiliki karakteristik tersendiri. Pentingnya hukum lautan membuat UNCLOS mengadakan suatu pertemuan dan menghasilkan 4 konvensi penting dalam hukum lautan yaitu :

1.Konvensi mengenai laut bebas
2.Konvensi mengenai landas kontinen
3.Konvensi zona tambahan
4.Konvensi sumber daya hayatai di laut

Setelah menghasilkan 4 rumus konvensi tersebut, masih tetap dilanjutkan konferensi kedua yang dilaksanakan di daerah Jenewa guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih belum sempat diselesaikan pada saat konferensi yang pertama. Akan tetapi, dalam konferensi tersebut juga masih belum disepakati mengenai lebar dari laut territorial. Diduga hal tersebut adalah karena perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya penambangan pada daerah dasar laut dan ketergantungan penyediaan bahan bakar minyak.

Konvensi sangat penting untuk dilakukan guna mendukung perdamaian serta keamanan internasional walaupun telah banyak klaim yang bertentangan dengan negara – negara kepulauan. Namun secara umum telah banyak disepakati beberapa batas tentang laut territorial, landas kontinen, zona tambahan serta zona ekonomi eksklusif.

Lalu lintas perairan yang semakin ramai membuat negara – negara kepulauan termasuk Indonesia menegakkan hukum lautan untuk menjaga perairan agar tetap dalam kondisi aman. Perlu diketahui bahwa penentuan batas lau territorial yaitu dengan lebar 12 mil dari garis – garis menghubungkan beberapa titip paling luar dari suatu negara kepulauan, termasuk negara Indonesia. Memang tak dapat dipungkiri bahwa setiap hukum lautan yang dibuat oleh negara sangat berperan penting menjaga kedaulatan suatu negara kepulauan. Maka dari itu, setiap negara kepulauan diharapkan mengutamakan penegakan hukum lautan.