Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan

Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan

Beberapa Ketetapan UNCLOS Dalam Hukum Kepulauan – Pada dasarnya hukum laut merupakan suatu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah kelautan, dimana terdapat beberapa daerah laut internasional yang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional yaitu United Nations Convention on the Law of Sea atau yang biasa disebut UNCLOS, dalam bahasa Indonesia adalah Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai hukum kelautan. Dimana UNCLOS merupakan suatu perjanjian internasional yang telah dihasilkan dalam konferensi perserikatan bangsa – bangsa mengenai hukum kelautan yang ketiga pada tahun 1973 sampai tahun 1982.

Dalam konvensi hukum laut disebutkan bagaimana pentingnya lautan yang ada di dunia ini. Selain itu juga ditetapkan beberapa pedoman untuk pengelolaan sumber daya, bisnis dan lingkungan. Kemudian diambil suatu kesimpulan yang menggantikan perjanjian internasional yang membahas tentang laut pada tahun 1958. Konvensi hukum kelautan atau UNCLOS mulai diberlakukan di tahun 1994, satu tahun setelah Guyana masuk menjadi negara yang ke 60 guna menandatangani perjanjian tersebut, setelahnya terdapat 158 negara yang bergabung di dalam konvensi.

Dalam hal ini, UNCLOS kemudian membuat suatu ketentuan yang memang harus diikuti oleh negara yang akan bergabung, beberapa diantaranya :

1. Laut setengah tertutup dan tertutup
Laut, lembah laut dan teluk harus dikelilingi oleh dua hingga beberapa negara yang menghubungkan antara laut satu dengan lainnya, juga samudera yang dihubungkan oleh suatu alur sempit dan dikelilingi sebagian atau seluruhnya oleh laut territorial serta zona ekonomi eksklusif dari dua negara. Beberapa negara yang berbatasan harus dapat melakukan kerjasama sesuai dengan konvensi yang telah berlaku.

2. Laut lepas
Salah satu ketentuan dari UNCLOS adalah adanya laut lepas yang merupakan suatu bagian dari laut yang tidak termasuk dalam suatu laut territorial, ekonomi eksklusif meupun perairan pedalam dari negara – negara kepulauan. Dalam hal ini juga membahas beberapa hal mengenai imunitas yuridiksional dan hak – hak pelayaran.

3. Aturan pulau
Pulau merupakan wilayah daratan yang secara alamiah terbentuk dengan sendirinya dan dikelilingi oleh air diatas permukaan laut saat air pasang. UNCLOS membuat suatu aturan bahwa setiap negara yang akan membuat hukum kelautan harus memiliki aturan yang membangun. Zona tambahan, ekonomi eksklusif serta laut territorial ditetapkan dalam suatu pulau dengan cara yang sama, namun tidak dengan batu karang karena tidak mendukung tempat kehidupan manusia.

4. Zona tambahan dan laut territorial
Pada umumnya, kedaulatan suatu negara kepulauan akan menyambungkan keluar dari wilayah perairan dan daratan atau kawasan laut yang disebut dengan laut territorial. Setiap negara harus memperhatikan aturan – aturan yang dibuat oleh konvensi. Kedaulatan tersebut secara tidak langsung akan menyambung melalui udara keatas melewati laut territorial, begitupun ke dalam dasar laut serta tanah yang dibawahnya. Zona tambahan akan menentukan bahwa suatu negara pantai dalam suatu wilayah diperbolehkan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran undang – undang. Dalam hal ini zona tambahan tidak diperbolehkan jika melebihi 24 mil. Sedangkan untuk batas laut territorial tidak diperbolehkan jika melebihi 12 mil.

Perlu diketahui bagi beberapa negara kepulauan yang memiliki karang di sekitarnya garis pangkat dapat dihitung dari garis pasang serta surut sisi karang menuju arah laut. Setiap ketetapan dan aturan yang dimiliki oleh UNCLOS harus dipatuhi oleh negara dengan hukum kelautan dikarenakan pentingnya hukum lautan dalam suatu negara kepulauan. Ini sama halnya ketika anda bermain taruhan bola di  terpercaya Indonesia, anda harus menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh agen tersebut.

2 Unit KAL 28M Siap Menegakkan Hukum di Laut

2 Unit KAL 28M Siap Menegakkan Hukum di Laut – Pembangunan dua kapal angkatan laut (KAL) sepanjang 28 meter merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan kekuatan Angkatan Laut Indonesia (TNI AL).

2 Unit KAL 28M Siap Menegakkan Hukum di Laut

oceanlaw – Salah satu rencana strategisnya adalah siap menjaga keamanan dan penegakan hukum di laut.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laskamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Jalasenastri Ny menyatakan bahwa ini merupakan wujud tugas modern dan berat dari prajurit angkatan laut profesional Indonesia dikutip dari indonews.

Vero Yudo Margono menjabat pada upacara penamaan dan peluncuran PT KAL Pandang I-1-72 dan KAL Sarudik I-2-18. Senin (5/4), Batam, Pelindo Marinir.

Penamaan dan peluncuran dua unit KAL berukuran 28 meter ini menjadi momentum strategis yang membuktikan keberadaan galangan kapal Indonesia (PT dalam hal ini). Galangan Kapal Palindo Marine Batam dapat memberikan dukungan bagi industri strategis di bidang pertahanan maritim.

PT. Palindo mampu menjalankan tugasnya selaku developer teknologi perusahaan pertahanan serta memberikan dukungan kebijakan industri pertahanan untuk mengurangi ketergantungan dari luar negara yaitu mengurangi pembelian kapal, sekalian mewujudkan independensi perusahaan pertahanan.

Menurut Laksamana TNI Yudo, penamaan kapal yang sedang dibangun merupakan bagian dari rangkaian upacara pembangunan kapal perang. Secara umum, upacara pembuatan kapal meliputi: pemotongan baja pertama, peletakan lunas, penamaan pembuatan kapal, peluncuran, pengiriman dan penerimaan, Komisioning dan pelantikan akhir. Selain itu, pembuatan kapal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut Indonesia.

Melalui acara ini, saya menyampaikan bahwa keberadaan KAL Pandang dan KAL Sarudik dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas TNI AL.

Oleh karena itu, KAL sepanjang 28 meter ini harus dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan tangguh agar dapat berjalan dengan baik. optimal dilakukan Pengoperasian dan pemeliharaan KAL sepanjang 28 meter, serta basic management yang baik dalam pemeliharaan dan pemeliharaan, begitu tegasnya.

Baca juga : Penegakan Hukum di Perairan Indonesia

Penamaan dan peluncuran kapal KAL Pandang serta KAL Sarudik diisyarati dengan pemotongan pita yang disambungkan ke tangki air pada saat proses pemutusan tangki air ke lambung kapal oleh ketua Jalasenastri, dan menekan tombol sirine Kasal, diiringi With the advance TNI AL, Slipway Winch mencabut sirine KAL Pandang dari dermaga, dan Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut menandatangani berita acara serah terima (Kadismatal) dua unit KAL 28 M, laksamana pertama TNI Budi Sulistyo, CHRMP.

Dan direktur utama PT. Palindo Marine Batam Harmanto disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.

100% dari dua unit KAL 28 M buatan Indonesia memiliki panjang 28 meter, lebar 6,2 meter, dan berat 90 ton.Kecepatan maksimum 28 knot, kecepatan jelajah 18 knot, 15 awak kapal, dan ketahanan berlayar 3 hari. Selain itu, kedua KAL juga dilengkapi dengan meriam kaliber 20mm dan dua Mitraliur 12,7mm, mereka menggunakan dua mesin utama 1.397 kW (MAN 12V D2862 LE476 @ 2.300 RPM) dan dua generator diesel berlayar 63 kW, 50 Hz, 380 VAC ( Perkins PDM 63 @ 1.500 RPM).

Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran pimpinan Mabes, Pimpinan Grup Kotama TNI AL, Pimpinan Mabes Mabes Polri, Pengurus Jalasenastri dan jajaran pejabat terkait lainnya.

KSAL menambahkan, PT Palindo mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengembang teknologi industri pertahanan dan memberikan dukungan kebijakan industri pertahanan untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri, yakni mengurangi pengadaan kapal sekaligus mencapai kemandirian pertahanan. industri.

Menurut KSAL, penamaan kapal pada saat pembangunan kapal perang ialah bagian dari susunan lengkap upacara pembangunan kapal perang.

Upacara pembuatan kapal meliputi pemotongan baja pertama, peletakan lunas, penamaan, peluncuran, pengiriman dan penerimaan, komisioning dan upacara pelantikan terakhir.

Selain itu, pembuatan kapal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut Indonesia. Melalui kegiatan ini, KSAL menyatakan bahwa keberadaan KAL Pandang dan KAL Sarudik dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas TNI AL.

Oleh karena itu, KAL sepanjang 28 meter harus dioperasikan oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan kuat, sehingga pengoperasian dan pemeliharaan KAL sepanjang 28 meter tersebut dapat terlaksana secara optimal, serta pengelolaan dasar yang baik dalam perawatan dan pemeliharaan, sehingga dapat berjalan dengan baik. bisa terus Jalankan, “kata KSAL.

Upacara pembukaan pembuatan kapal dan acara peluncuran KAL Pandang dan KAL Sarudik dilakukan saat Ketua Jalasenastri mendorong tangki air ke dalam lambung kapal, memotong pita yang tersambung ke tangki air, dan KSAL memencet tombol alarm.

Menurutnya, pembangunan dua kapal laut (KAL) sepanjang 28 meter merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan kekuatan angkatan laut Indonesia.Salah satu rencana strategisnya adalah menjaga keamanan maritim dan sewaktu-waktu melaksanakan penegakan hukum maritim, yang mana mencerminkan Indonesia yang profesional dan modern, tugas dan tugas berat prajurit angkatan laut.

Selain itu, Kasal menambahkan, kegiatan “penamaan dan peluncuran” kedua unit KAL sepanjang 28 meter tersebut memiliki momentum strategis yang sekaligus membuktikan bahwa galangan kapal Indonesia (dalam hal ini PT). Galangan Kapal Palindo Marine Batam dapat memberikan dukungan bagi industri strategis di bidang pertahanan maritim.

Karena itu, petinggi Korps Marinir Indonesia itu menegaskan, kehadiran dua unit KAL terbaru yang dipakai buat mensupport penjagaan area perairan Indonesia juga membuktikan bahwa industri pertahanan Indonesia tidak selalu mengandalkan industri asing.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, SE, MM menyaksikan berita acara serah terima dua kapal aluminium 28 M, dirut PT Steadfast Marine Tbk. Rudy Kurniawan Logam adalah Kepala Badan Pelayanan Material Korps Marinir (Kadismatal) Laksamana Pertama TNI Budi Sulistyo (PPK), kemudian diserahkan kepada Asisten Logistik (Aslog) Laksamana Muda Kasar TNI Moelyanto, M.Si (Tionghoa), terletak di Dermaga Lantamal XII di Pontianak, Kalimantan Barat. Senin, 16 Desember 2019.

Dalam sambutannya, Casal menyampaikan bahwa pemerintah telah mengikutsertakan industri pertahanan dalam mendorong pembangunan industri dalam negeri. Hal tersebut tidak hanya mendorong perkembangan ekonomi dalam negeri, tetapi juga menjadi pilar yang kokoh bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia ke depan.

“Sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap kebijakan TNI AL dalam mendukung pengembangan kapabilitas industri pertahanan pemerintah, TNI AL tentunya mempercayakan galangan kapal di Kalbar untuk ikut berpartisipasi dalam partisipasi konsep Alutsista TNI AL dan pertahanan negara maritim.

Oleh karena itu, Untuk membeli 2 set KAL 28 meter yang dilengkapi dengan senjata, ini adalah hasil produksi putra-putra negeri, hasil usaha mandiri anak-anak kita, khususnya putra-putri kita. Di Kalimantan Barat di Pontianak. ”Jelasnya.

Lebih lanjut Casal menjelaskan, kedua kapal produksi PT Steadfast Marine Tbk ini merupakan kontribusi Galangan Kalbar untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI AL dalam menjalankan misi lengkap di laut dan dalam rangka keselamatan maritim India untuk kegiatan seperti patroli. di perairan nasional, kelautan terutama dalam perlindungan perairan pedalaman dan pelabuhan.

Ia mengatakan: “Persyaratan operasional angkatan laut dalam kondisi pembangunan kedua kapal ini akan dipusatkan pada kapal patroli untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab patroli angkatan laut dan perairan nasional, terutama untuk menjamin keamanan perairan pedalaman dan pelabuhan.”

Dalam sambutannya Bapak Rudy Kurniawan Logam, Presiden Direktur dan Direktur PT Steadfast Marine Tbk mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Kasar TNI Siwi Sukma Adji, SE, MM atas kedatangannya yang turut serta dalam acara serah terima dua buah kapal alumunium 28 M. Kedepannya, PT Steadfast Marine Tbk akan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas galangan kapal agar terus mampu menghasilkan kapal yang semakin mutakhir sesuai dengan arah strategis dan kebijakan TNI AL.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua bapak dan ibu yang telah hadir di sini, dan kepada PT Steadfast Marine Tbk di Pontianak untuk menyampaikan kehormatan yang tulus kepada Kepala Karyawan Angkatan Laut buat mendatangi kegiatan serah terima kapal ini, kami ingin menyampaikan respek TNI AL berterima kasih atas kepercayaan dan kepercayaan yang telah kita berikan PT Steadfast Marine Tbk telah berkontribusi dalam membangun Alutsista TNI AL.

epercayaan dan kepercayaan tersebut akan terus kita jaga dengan meningkatkan kualitas dan kapabilitas galangan kapal agar dapat berpangkalan. on Indonesia Arah dan kebijakan strategis TNI AL serta rencana pengembangan untuk memproduksi lebih banyak kapal baru, dikatakannya bahwa TNI AL akan menghadapi lingkungan yang strategis dan berbagai ancaman.

Baca juga : Menerapkan teknologi konstruksi jalan dari awal hingga akhir

Spesifikasi panjang total (LOA) kedua unit KAL 28 M adalah 28,98 meter, dan lebar (moulded) (B) adalah 06,20 meter. Kapal ini dilengkapi dengan dua (2) mesin utama 1900 BHP dengan kecepatan hingga 28.00 knot dan dilengkapi dengan senjata jenis senapan mesin berat (SMB) 20mm dan 12.7mm. 2 (dua) unit kapal aluminium angkatan laut (KAL 28 meter) dibangun sesuai standar klasifikasi Bureau Veritas International Inspection Group.

Selama pembangunan PT KAL 28. Steadfast Marine Tbk telah mampu memproduksi komponen kapalnya sendiri antara lain pintu, konsol, mesin geladak, konsol partisi, bangku dapur, furniture, Menaches, dan total level komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 65% (persen dari 65).

Turut serta dalam acara tersebut Aspotma Casal TNI (Maret) Mayjen Bambang Suswantono, Shanghai, MH, M.Tr. (Tionghoa), Wasrena Kasal Laksma TNI Erwin S. Aldedharma, SE, MM, Master, Lantamal XII Pontianak, Panglima Laksma TNI Argus Hariyadi dan Guskamla Koarmada I, Panglima Laksma TNI Yayan Sofiyan, Korps Marinir Angkatan Laut Tenggara yang Kuat.

Penegakan Hukum di Perairan Indonesia

Penegakan Hukum di Perairan Indonesia – The Sustainable Ocean Policy Research Group (CSOP) beranggotakan Wakil Laksamana TNI Ane Soedewo, M.H. (Direktur Badan Keselamatan Maritim Indonesia) Diadakan di Auditorium Djokosoetono FHUI Kampus UI Depok pada 12 April 2018.

Penegakan Hukum di Perairan Indonesia

oceanlaw – Luas laut Indonesia sangat luas (termasuk ZEEI), sekitar 5,8 juta kilometer persegi, terhitung tiga perempat dari total luas Indonesia. Ini berisi 17.504 pulau dan dikelilingi oleh 95.200 kilometer garis pantai, menjadikannya garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Fakta alam ini menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia.

Dilansir dari law.ui.ac.id, Sebagai negara dengan wilayah laut yang luas tentunya Indonesia akan menghadapi banyak permasalahan terkait wilayah lautnya.Indonesia dihadapkan pada berbagai kejahatan transnasional yang sering terjadi di laut, seperti illegal fishing, penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia dan perdagangan manusia. orang perahu (manusia)., Kapal), terorisme dan pembajakan.

Untuk melindungi wilayah laut yang luas ini, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang masing-masing memiliki satuan tugas patroli laut. Instansi penegak hukum tersebut antara lain TNI AL; POLRI-Direktur Polisi Kelautan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla (Dirjen Hubla); Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dir sebagai PSDKP; Direktur Keuangan dan Bea Cukai; Bakham Pull and Shovel Satgas Penangkapan Ikan Ilegal (Satgas 115). Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melakukan patroli terkait keamanan maritim secara departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing.

Melalui Bakamla, negara menegakkan pengamanan, pemantauan, pencegahan dan penuntutan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan di bawah yurisdiksi Indonesia di laut. Bakamura melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah hukum Indonesia saat menjalankan tugasnya.

Dengan menjalankan tugasnya, Bakamura juga mendukung pemerintah dalam mewujudkan visinya menjadikan Indonesia poros maritim dunia. The Ocean Axis merupakan konsep strategis yang diwujudkan untuk memastikan konektivitas antar pulau, mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, meningkatkan transportasi laut dan fokus pada keselamatan maritim.

Baca juga : UNCLOS Hukum Laut Yang Diratifikasi Sekaligus Dilanggar China

Menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia, revitalisasi ekonomi maritim, penguatan dan pengembangan konektivitas laut, pemulihan kerusakan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan menjadi tujuan utama pemerintahan Presiden Jokowi untuk mencapai tujuan tersebut Plan Indonesia adalah sektor maritim dunia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelanggaran terjadi di perairan Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terjadi di perairan Indonesia. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencurian, penangkapan ikan, penyelundupan, dan pembajakan telah terjadi di wilayah perairan Indonesia, namun pelanggaran yang paling sering terjadi adalah penangkapan ikan. Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia bertumpu pada kemampuan sarana dan prasarana yang ada, tentunya belum dapat sepenuhnya mencegah terjadinya kegiatan illegal di wilayah perairan. 2. Membentuk Biro Keselamatan Maritim sesuai dengan hukum.

Undang-Undang Maritim Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 diharapkan dapat menerapkan penegakan hukum yang efektif di wilayah perairan Indonesia. Badan Keselamatan Maritim dan stakeholders khususnya masyarakat perlu bekerjasama untuk memantau dan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.

Fasilitas dan prasarana juga perlu ditingkatkan untuk membantu penegakan hukum guna memfasilitasi Badan Keselamatan Maritim dapat diimplementasikan dengan lebih optimal. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar untuk menopang perekonomian negara. Namun akibat tindak pidana perikanan, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, dan penegakan hukum perikanan belum maksimal.

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan perikanan menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Menjadikan pembangunan perikanan berkelanjutan. Karena kompleksitas masalah kejahatan perikanan, mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan pembentukan pengadilan perikanan yang tidak adil di semua yurisdiksi, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum di sektor perikanan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, reformasi penegakan hukum menjadi fokus utama dalam mendukung substansi hukum dan sumber daya manusia penegakan hukum di bidang perikanan agar pembangunan perikanan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Referensi

Hutajulu, M., Syahrin, A., Mahmud, M., Marlina. (2014). Analisis hukum pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia dan Zona Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Jurnal Hukum USU, 2, 230-247 Tiwow, C. (2012). Review hukum dalam pelaksanaan pengendalian sumber daya ikan. Keadilan progresif, 3, 104-118. Arthatiani, Y. (2014). Peran Penyidik ??Pegawai Negeri Sipil (Ppn) perikanan dalam proses penegakan hukum kasus Iuu Fishing di Indonesia.

Wodyariset, 17 tahun, 1-12 tahun. Lestari, M. (2012). Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia: Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. Jurnal Studi Hukum, Volume 3, Halaman 271-295. Istanto, Y. (2015). Menenggelamkan kapal penangkap ikan ilegal untuk menjaga hukum perikanan Indonesia. 1-7 Mewujudkan penelitian multidisiplin berdasarkan poros samudra pembangunan ekonomi

Lestari, T.D. dan Arifin, R. (2019). Sengketa batas laut Indonesia-Malaysia (studi kasus: peradaban Indonesia). Jurnal Panorama Hukum, 4 (1), 1-10. Diambil dari http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2870. Rifai, E., & Anwar, K. (2014). Hukum dan politik dalam memberantas kejahatan perikanan. Majalah Legal Media, 280-292

Ramland (2015). Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Setara Press, Malang. Supriadi dan Alimuddin. (2011). Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika di Jakarta. M, Siombo Ria, (2010). Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Jakarta PT Gramedia Pustaka UtamA.

1. Problem Hukum Penegakan Laut di Indonesia

Indonesia sudah memiliki banyak undang-undang tentang masalah pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, tetapi pada kenyataannya masih banyak ketidakpatuhan terhadap peraturan ini. Hal ini tercermin di hampir semua wilayah pesisir Indonesia, bahkan di daerah yang sangat terpencil, di mana organisme terlarang umumnya ditangkap.

kegiatan penegakan hukum di perairan Indonesia menghadapi kendala yang sangat mendasar. Gangguan ini terjadi pada hampir semua aspek kegiatan penegakan hukum, pemantauan aktivitas dari penuntutan dan penahanan tersangka bersalah kegiatan ilegal.

Secara umum, masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk (1) anggaran terbatas; (2) terbatas sumber daya manusia yang terlatih (SDM); (3) sarana dan prasarana terbatas; (4) mekanisme koordinasi yang lemah. Komunikasi antara lembaga dan antara lembaga penegak hukum, (5) kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan dan sumber daya alam, pentingnya manusia, dan air (6) Tim penegakan harus mengontrol.

2. Keterbatasan Anggaran

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda hampir semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Krisis ekonomi memaksa pemerintah Indonesia untuk mengatur kembali penggunaan dana pemerintah dengan melaksanakan rencana pengurangan bencana. Kemiskinan adalah prioritas utama. Hal ini menyebabkan rendahnya prioritas program penegakan hukum di perairan Indonesia dalam sistem pendanaan pemerintah.

Situasi ini jelas akan mempengaruhi kinerja semua aparat penegak hukum di Indonesia. Keterbatasan anggaran mempersulit pengumpulan dana untuk patroli, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan pemeliharaan peralatan, dan pendanaan personel (TORELL & SALAMANCA, 2001). Akhirnya, situasi ini telah menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah dan kualitas patroli laut dan pengamatan udara.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kesembilan kapal pengintai milik DKP masih jauh dari memadai untuk patroli maritim yang efektif di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pengelolaan perikanan di Indonesia, DKP membutuhkan sedikitnya 90-100 kapal patroli untuk memantau wilayah perikanan Indonesia (KOMPAS, 11 September 2003).

Diperkirakan situasi keuangan yang dihadapi DKP adalah hanya dalam 20 tahun ke depan akan dimungkinkan untuk membeli semua sarana dan prasarana pengawasan, termasuk kapal dan peralatan untuk patroli maritim, dengan pertimbangan bahwa DKP hanya dapat menetapkan pendanaan saat ini untuk 5 patroli per tahun Perahu (KOMPAS, 11 September 2003).

Peralatan dan fasilitas kapal yang terbatas juga menjadi masalah yang dihadapi oleh Angkatan Laut dan Departemen Kehutanan Indonesia. Untuk melakukan patroli maritim yang efektif di perairan dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, TNI AL memperkirakan setidaknya dibutuhkan 300 kapal (ukuran). Saat ini TNI AL hanya memiliki 115 kapal, dimana hanya 25 kapal yang dapat beroperasi di laut (DJALAL, 2004).

Sebagai salah satu lembaga konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati laut terkemuka di Indonesia, DEPHUT juga mengalami kendala yang sama dalam menyediakan fasilitas bagi kegiatan penegakan hukum di wilayah yurisdiksinya. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia mengurangi efisiensi kegiatan penegakan hukum di kawasan lindung (termasuk taman nasional laut, taman rekreasi laut, dan kawasan lindung laut lainnya).

Penegakan yang tidak memadai atas kawasan lindung juga menyebabkan praktik tingkat tinggi di berbagai kawasan lindung di Indonesia menggunakan metode ilegal untuk menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya. Perilaku penangkapan ikan ini bahkan terjadi di kawasan yang sangat membutuhkan perlindungan, seperti Taman Nasional Komodo. Di Pulau Komodo, bom, racun, dan metode terlarang lainnya masih banyak digunakan untuk penangkapan ikan (PET dan DJOHANI, 1998).

Baca juga : World Wonder Ring Stardom, Asosiasi Pegulat Wanita di Jepang

4. Keterbatasan SDM yang terlatih

Keterbatasan anggaran yang muncul di banyak lembaga penegak hukum telah membatasi jumlah pelatihan yang dapat diberikan kepada karyawan yang terlibat dalam kegiatan penegakan hukum maritim. Karena keterbatasan dana, banyak lembaga penegak hukum tidak dapat memberikan pelatihan dasar penegakan hukum kepada karyawannya. Padahal, melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan, tingkat profesional dan keterampilan aparat penegak hukum dapat ditingkatkan.

Lembaga-lembaga tersebut juga tidak dapat bersaing dengan lembaga swasta untuk tenaga terlatih untuk bekerja di lembaga mereka karena mereka tidak dapat memberikan fasilitas yang menarik dan membayar gaji sesuai dengan kemampuannya. Kualitas dan keterbatasan tenaga terlatih di bidang penegakan hukum maritim menjadi isu yang sangat mendesak.

UNCLOS Hukum Laut Yang Diratifikasi Sekaligus Dilanggar China

UNCLOS Hukum Laut Yang Diratifikasi Sekaligus Dilanggar China – Kisah adu gertak antara TNI angkatan laut dengan Coast Guard China di perairan Natuna baru-baru ini menegaskan suatu cerita, atau lebih tepatnya pertanyaan, apakah hukum internasional benar-benar diterapkan? Dalam hal ini apakah hukum di laut yang telah diratifikasi puluhan dunia yang termasuk dalam United Nations Convention on the Law of the Sea [UNCLOS], telah fungsional? Banyak yang minta dicerahkan, mengapa China sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS malah melanggar prinsip-prinsip dasar UNCLOS dengan suatu alasan tidak masuk akal seperti “Wilayah memancing tradisional”.

Kata tradisional yang sangat ekslusif sendiri sudah melanggar apa yang namanya hasil kesepakatan atau convention. Kata “tradisi” adalah lawan dari kata “convention”. Ambil contoh, setiap orang misalnya punya tradisi makan sambil bernyanyi, tetapi di meja makan di mana terdapat 9 orang yang sedang makan sama-sama, mereka tentu akan buat kesepakatan agar orang tidak menyanyi selagi makan. Nah, China melanggar kesepakatan itu.

Anehnya, mereka merasa sedang tidak melanggar? Mengapa demikian? Ternyata secara verbal tidak ada aturan yang melarang suatu pihak memiliki area mancing tradisional, walau sama-sama sepakat tentang adanya garis batas kedaulatan Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil laut. Jadi tim perunding China sewaktu UNCLOS dibuat memang memanfaatkan celah ini. Karena UNCLOS tidak mungkin mengatur hal yang jauh dari umum, dan tidak ada yang menyangka ada istilah “area mancing tradisional” maka masalah itu tidak diatur lebih jauh.

UNCLOS Hukum Laut Yang Diratifikasi Sekaligus Dilanggar China

Jadi siapa yang benar dalam masalah ini? Saat tribunal UNCLOS memenangkan klaim Philiphina, serta banyak negara lain tentang batas laut yang dilanggar kedaulatannya oleh armada maritim China, UNCLOS malah semakin tidak berdaya. China memanfaatkan kekuatan otot mereka untuk siap adu jotos mempertahankan klaim 9 garis putus-putus dalam celah UNCLOS sendiri yang tidak pernah mengatur ungkapan wilayah memancing tradisional. Mereka mengaku memiliki bukti klaim yang bisa diajukan dan seharusnya dimenangkan oleh UNCLOS, berupa peta pancing dari era Kekaisaran Manchuria.

Namun apa yang terjadi setelahnya? Tentu saja adu jotos. Beberapa negara tanpa ampun berani menembaki kapal nelayan China yang dianggap melanggar batas ZEE mereka. Di antaranya Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara tersebut memang memiliki beking besar Amerika Serikat di belakangnya hingga berani menjawab provokasi dari armada China. Hukum laut kini menjadi hukum rimba laut, siapa yang kuat, termasuk kuat beking dia yang menang.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Rumit. Walau China mengakui wilayah Natuna, dan mereka hanya memancing di perairan Natuna terjauh, taruhlah ditepian Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil laut Indonesia, yang lebih dekat dengan kepulauan Spartly, tetap saja ibarat orang menginjakkan sendalnya di atas karpet yang baru saja dicuci bersih. Beijing lalu terlibat adu mulut dengan Jakarta, keduanya tengah bulan madu ekonomi. Saling ribut yang akan berujung cerai akan merugikan ekonomi baik Indonesia dan China dalam skala massif.

Beijing menuding Jakarta terlalu paranoid dengan hanya sehamparan kecil wilayah terjauh dari Natuna. Tapi Jakarta menganggap bahwa melanggar ya melanggar saja, jangan cari alasan. Kelanjutannya, malah lebih jelas ada ketakutan di antara dua negara apabila masalah ini akan eskalatif dan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Bagaimanapun, sejauh ini, pijakan China terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia. Kembali ke Beijing, apakah layak sepotong kecil perairan diinjak lalu merugikan semua kerjasama antara dua negara?

Sasaran Utama Konvensi Daerah Perairan

Sasaran Utama Konvensi Daerah Perairan – Negara Indonesia telah menyelesaikan suatu perjanjian mengenai batas kelautan dengan 10 negara lainnya pada tahun 1971. Penyelesaian batas kelautan dilakukan oleh Indonesia karena dirasa sebagai hal yang sangat penting untuk bergerak menjadi negara yang lebih baik. Perjanjian tersebut dibuat dan diperlukan negosiator yang tidak harus dilakukan oleh ahli laut saja, namun juga dari beberapa disiplin ilmu lainnya. Hukum lautan yang dibuat oleh Indonesia akan terus berlaku hingga sampai saat ini karena sangat penting untuk mencegah berbagai permasalahan yang sering kali terjadi di daerah lautan.

Indonesia sebagai negara kepulauan telah berhasil menetapkan hukum lautan hingga saat ini sejumlah 18 perjanjian bagi beberapa wilayah perairan lainnya. Dari 18 perjanjian tersebut, terdapat 13 perjanjian yang telah diselesaikan sebelum diadakannya konvensi Perserikatan bangsa – bangsa mengenai hukum laut atau UNCLOS. Hukum kelautan berguna untuk mengetahui batas wilayah laut suatu negara. Maka tak heran jika banyak negara kepulauan yang segera membuat ketetapan mengenai hukum lautan ini. Hukum lautan merupakan hukum yang membahas mengenai wilayah kelautan suatu negara di dunia internasional. Beberapa kejahatan di daerah lautan sering kali terjadi seperti penyeludupan manusia, penyeludupan perahu, terorisme, dan hal – hal lain yang mungkin saja terjadi di wilayah laut.

UNCLOS atau konvensi yang membahas mengenai penegakan hukum perairan mengadakan konferensi yang membahas berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah kelautan. Pada konferensi yang pertama telah menghasilkan 4 rumus yang penting bagi wilayah kelautan yaitu konvensi tentang laut bebas, konvensi laut territorial dan zona tambahan, konvensi landas kontinen, dan konvensi sumber daya hayati di daerah lautan. Setelahnya UNCLOS kembali mengadakan konferensi yang kedua membahas lebar dari daerah lautan serta beberapa hal yang masih belum terselesaikan dengan baik pada saat konferensi yang pertama. Namun dalam konferensi yang kedua ini masih belum diketahui berapa luas dari wilayah lautan disebabkan karena perkembangan teknologi sehingga kurangnya bahan bakar minyak.

Konvensi yang membahsa mengenai daerah perairan sebenarnya memiliki sasaran utama yang sangat penting diantaranya :

1. Seluruh kepentingan dari masyarakat internasional mengenai kebebasa pelayanan pada daerah lautan akan diperlancar dengan kompromi tentang status dalam zona ekonomi eksklusif dengan hukum lintas damai dengan melintasi laut territorial

2. Konvensi mendukung perdamaian serta keamanan internasional dunia yang meskipun telah diklaim bertentangan dengan beberapa negara kepulauan, namun secara umum telah dibuat kesepakatan mengenai batas – batas laut teritoril, landas kontinen, dan zona tambahan.

3. Hadirnya ketentuan baru yang tak kalah pentingnya dan dibuat untuk melestarikan serta melindungan daerah lautan.

4. Kepentingan dari masyarakat internasional untuk menyelesaikan dengan cara damai mengenai sengketa serta dilakukannya pencegahan kekerasan dalam penyelesaian sengketa internasional. Hal tersebut dilakukan tanpa menggunakan kekerasan dan dengan sistem sengketa yang telah diatur.

5. Dalam konvensi akan dimuat berbagai ketentuan baru yang membahas mengenai beberapa penelitian ilmiah daerah lautan dan mengupayakan adanya keseimbangan layak antara kepentingan penelitian dan kepentingan negara kepulauan.

Kekayaan lautan yang dimiliki oleh setiap negara harus benar – benar dijaga agar tetap lestari dan tidak diakui oleh negara lain. Prinsip kekayaan laut yang dimiliki negara pun merupakan warisan bersama setiap umat manusia. Negara Indonesia pun telah resmi memiiki hukum lautan pada Desember 1957, sehingga tak perlu dikhawatirkan terjadi beberapa hal yang dapat merusak keberadaan lautan di Indonesia. Anda juga bisa mengetahui tentang berbagai informasi tentang hukum laut melalui situs yang selalu mengupdate informasi tentang hukum laut di Indonesia.

Hukum Laut Internasional, Saat Dunia Butuh Hukum Di Lautan

Hukum Laut Internasional, Saat Dunia Butuh Hukum Di Lautan – Berdasarkan sejarahnya, Hukum laut modern berasal dari hukum internasional awal, yang disusun Grotius, pengacara asal lBelanda yang juga dianggap sebagai bapak hukum internasional, sekaligus menyandang gelar bapak hukum laut Internasional. Karya terbesar Grotiius pada subjek, hukum laut termaktub dalam “Mare Liberum” yang punya arti “Laut Yang Bebas”, diterbitkan pada 1609. Karyanya itu menetapkan beberapa konsep utama dalam bidang hukum laut. Dia mengartikulasikan prinsip kebebasan melaut, bahwa laut harus bebas dan terbuka untuk digunakan oleh semua negara tanpa terkecuali.

Lautan memang telah lama diharapkan membawa subjek doktrin “kebebasan lautan” – sebuah prinsip yang digali di abad ke-17, untuk menggantikan doktrin lama di mana ada negara yang merasa berkuasa atas semua lautan, lalu memerangi kapal-kapal yang lebih lemah. Jadi, dengan adanya hukum ini, pada dasarnya lebih membatasi hak-hak nasional termasuk yurisdiksi atas keseluruhan lautan menjadi sekedar wilayah sabuk yang lebih sempit, yang mengelilingi garis pantai suatu negara.

Sisa lautan dinyatakan di luar sabuk garis pantai itu, bebas untuk semua dan bukan milik siapa pun. Sehingga dikenal istilah lain untuk menyebut lautan bebas itu sebagai, Laut Internasional. Hukum Grotius ini berlaku hingga abad kedua puluh, lalu pada pertengahan abad ke 20, ada dorongan untuk memperluas wilayah sabuk lepas pantai dari klaim masing-masing negara, demi menghindari persaingan wilayah memancing untuk para nelayan.

Maka dibuatlah konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958 yang kemudian melahirkan United Nations Convention on the Law of the Sea [UNCLOS]. Melalui UNCLOS ada upaya merumuskan dalam definisi hukum yang disepakati tentang landas kontinen laut, serta mengadopsi sebagaimana pasal 1 Konvensi tentang Landas Kontinen:

“Untuk keperluan artikel-artikel ini, istilah ‘landas kontinen’ digunakan sebagai merujuk ke dasar laut dan lapisan tanah di bawah permukaan laut yang berdekatan dengan pantai tetapi di luar area laut teritorial, hingga kedalaman 200 meter atau, di luar batas itu, di mana kedalaman perairan superjacent, eksploitasi sumber daya alam dari wilayah tersebut diakui; … “

Definisi didasar kriteria kedekatan dengan pantai dan “eksploitasi”, itu segera mengundang polemik mengingat sifatnya yang terlalu lebar dan terbuka. Pada akhir 1960-an, eksplorasi minyak bergerak semakin jauh dari daratan, dan semakin dalam ke dasar margin benua. Kemudian tidak seperti era sebelumnya, lautan lebih dieksploitasi.

Akhirnya sekian banyak negara sementara sepakat dengan tafsiran yang ada. Lalu berlangsung aktivitas eksploitasi laut yang berjalan lancar di seluruh dunia. Misal, tambang Timah telah muncul di perairan dangkal di Thailand dan Indonesia atau Afrika Selatan yang menyadap berlian di perairan Namibia.

Pada sisi lain, kapal penangkap ikan besar sekarang mampu menjauh dari pelabuhan selama berbulan-bulan, mereka bisa menangkap ikan di mana saja, pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang diuntungkan tentu saja Negara-Negara Pesisir jarak Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil laut itu merupakan berkah tersendiri, di mana seolah mereka menguasai benua lain. Indonesia termasuk yang paling menikmati ZEE tersebut, karena memiliki garis pantau yang melingkar seperti benteng lautan.

Hanya saja, negara pemilik pantai harus bijak, dan jangan sampai terjadi persaingan antara negara adikuasa laut yang menyebar ke lautan, membuat polusi yang meracuni lautan sebebasnya karena adanya klaim hukum tersebut. Negara yang tidak punya pantai, bagaimanapun terimbas jika lautan menjadi rusak. Penerapan hukum laut harus bijak.

Pentingnya Hukum Kelautan Bagi Negara Indonesia

Pentingnya Hukum Kelautan Bagi Negara Indonesia – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hukum laut dimana hukum tersebut mengatur tentang seluruh wilayah perairan di negara Indonesia. Negara Indonesia telah mendeklarasikan daerah wilayah laut nasional menjadi salah satu bagian dari kesatuan yang tidak akan terpisahkan dari beberapa wilayah darat berbentuk pulau – pulau lewat sebuah deklarasi pada tahun 1957. Keberadaan wilayah laut yang telah disebutkan dalam hukum tersebut terbagi atas perairan nusantara yang letaknya berada diantara beberapa pulau serta dasar laut di bawahnya, juga terdiri atas laut territorial dengan lebar 12 mil jika diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia.

Dalam deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa hak – hak internasional yang dimilikinya seperti hak atas pipa – pipa dan kabel di laut, dan hak lintas damai berbagai kapal asing yang berlayar di dalam perairan Indonesia. Melalui hal tersebut, setiap materi dijadikan satu dalam sebuah materi UU Nomor 4 Prp Tahun 1960. Batas – batas tertentu yang menandai suatu wilayah menjadi syarat penting berdirinya negara. Negara Indonesia terbagi menjadi wilayah laut di bawah kedaulatan suatu negara dengan luas 1,3 juta km2, wilayah darat dengan luas 1,9 juta km2 yang terbagi menjadi wilayah pulau kecil 81.900 km dan pulau besar 17.508 km, juga wilayah udara yang terletak di atasnya. Banyaknya penduduk yang tinggal tidak merata secara tersebar di berbagai pulau terdapat lebih dari 251 juta jiwa yang merupakan anggota judi online yang tergabung dalam salah satu situs  terbesar dan terpercaya Indonesia

Dalam hal ini hukum kelautan sangatlah penting untuk mengelola, mengatur dan menguasai wilayah yang terdapat di laut, darat dan udara. Selain itu juga berbagai kekayaan alam yang hadir di dalamnya. Adanya hukum laut dalam suatu negara membuat semakin memperkuat eksistensi suatu negara di dunia, namun tak hanya hukum laut saja yang penting keberadaan rakyat yang beraktivitas dan bermukim di dalam tempat tersebut, adanya rakyat yang banyak, serta batas – batas negara yang jelas sangatlah penting bagi terbentuknya suatu negara.

Indonesia menggunakan Asas Archipelago sebagai dasar dari hukum laut. Asas tersebut digunakan oleh negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan. Pada sidang yang diadakan pada Desember 1957, telah resmi diumumnkan bahwa perairan Indonesia tidak memandang lebar dan luas merupakan salah satu bagian dari perairan nasional dibawah kedaulatan negara Indonesia. Berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam perairan pedalaman pada daerah asing kini menjadi dijamin oleh negara serta tidak ada lagi yang mengganggu ataupun bertentangan dengan keselamatan dan kedaulatan negara Indoenesia. Keberadaan batas laut Indonesia sebelumnya adalah 3 mil, namun kini semakin diperluas menjadi 12 mil dan diukur melalui garis yang menghubungkan beberapa titik dari ujung terluar setiap pulau di Indonesia.

Melihat pentingnya hukum kelautan, kini negara Indonesia mengimplementasikannya dalam suatu undang – undang nasional bagian bidanng kawasan atau wilayah laut. Perlu diketahui bahwa pembangunan nasional yang terkait dengan hukum kelautan harus mencerminkan adanya suatu kebutuhan serta di dasari oleh kondisi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pengembangan hukum kelautan Indonesia mengacu pada beberapa ketentuan tertentu berkaitan dengan hukum internasional pada bidang kelautan. Selain itu, hal tersebut dapat berlaku guna mengatur setiap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu, sangat perlu dilakukannya pengimplementasian suatu konvensi hukum kelautan internasional menjadi sistem hukum nasional. Setiap pokok – pokok kebijakan pembangunan kelautan dan seluruh permasalahan yang ada dirangkum menjadi satu dalam hukum kelautan tersebut.

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan – Hukum lautan menjadi salah satu hukum yang penting dan harus ada dalam suatu negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan telah resmi ditetapkan dalam sebuah Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan semakin dikuatkan melalui konvensi hukum laut atau yang biasa disebut dengan UNCLOS. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau dengan garis sepanjang 18.000 km. Selain itu, negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki kurang lebih 62 % wilayah lautan dan telah terkonfirmasi dari data KPP. Sedangkan untuk wilayah daratan dari Indonesia adalah sebesar 1,91 juta km2.

Indonesia sangat kaya dengan kekayaan sumber daya laut, khususnya dalam sector perikanan. Perubahan jaman yang semakin modern kini pertumbuhan nilai jual produk perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia menjadi perhatian utama oleh pemerintah khusus menteri kelautan dan perikanan. Pentingnya hukum kelautan dalam negara Indonesia adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang biasa terjadi di daerah lautan seperti penyeludupan barang, penyeludukan manusia perahu, bajak laut, illegal fishing serta terorisme.

Negara Indonesia memiliki tujuh lembaga yang menegakkan hukum yaitu POLRI Direktorat Kepolisian Perairan, TNI Angkatan Laut, Kementrian kelautan dan perikanan, Satuan Tugas Pemberantas Ikan, kementrian perhubungan, bakamla, dan kementrian keuangan. Setiap lembaga penegak hukum tersebut memiliki tugas masing – masing untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. pengawasan, penjagaan dan pencegahan dilakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa diantara mereka juga mulai melakukan patrol guna menjaga keselamatan dan keamanan perairan Indonesia.

Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Mengenai Daerah Kelautan

Presiden Indonesia sendiri telah melakukan banyak hal yang dapat membantu menegakkan kedaulatan wilayah kelautan negara Indonesia seperti pengembangan serta penguatan konektivitas maritime, revitalisasi sector ekonomi kelautan, konservasi biodisversity dan rehabilitasi kerusakan lingkungan. Hukum laut yang diberlakukan dalam negara dianggap sebagai suatu cabang ilmu hukum yang memiliki karakteristik tersendiri. Pentingnya hukum lautan membuat UNCLOS mengadakan suatu pertemuan dan menghasilkan 4 konvensi penting dalam hukum lautan yaitu :

1.Konvensi mengenai laut bebas
2.Konvensi mengenai landas kontinen
3.Konvensi zona tambahan
4.Konvensi sumber daya hayatai di laut

Setelah menghasilkan 4 rumus konvensi tersebut, masih tetap dilanjutkan konferensi kedua yang dilaksanakan di daerah Jenewa guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih belum sempat diselesaikan pada saat konferensi yang pertama. Akan tetapi, dalam konferensi tersebut juga masih belum disepakati mengenai lebar dari laut territorial. Diduga hal tersebut adalah karena perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya penambangan pada daerah dasar laut dan ketergantungan penyediaan bahan bakar minyak.

Konvensi sangat penting untuk dilakukan guna mendukung perdamaian serta keamanan internasional walaupun telah banyak klaim yang bertentangan dengan negara – negara kepulauan. Namun secara umum telah banyak disepakati beberapa batas tentang laut territorial, landas kontinen, zona tambahan serta zona ekonomi eksklusif.

Lalu lintas perairan yang semakin ramai membuat negara – negara kepulauan termasuk Indonesia menegakkan hukum lautan untuk menjaga perairan agar tetap dalam kondisi aman. Perlu diketahui bahwa penentuan batas lau territorial yaitu dengan lebar 12 mil dari garis – garis menghubungkan beberapa titip paling luar dari suatu negara kepulauan, termasuk negara Indonesia. Memang tak dapat dipungkiri bahwa setiap hukum lautan yang dibuat oleh negara sangat berperan penting menjaga kedaulatan suatu negara kepulauan. Maka dari itu, setiap negara kepulauan diharapkan mengutamakan penegakan hukum lautan.

Ocean Law - informasi dan Bahasan Dunia Tentang Hukum di Laut